Pesisir Barat , Tempolampung.com– Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui zoom meeting dari Ruang Batu Gukhi Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Komplek Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (24/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Irawan Topani didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Pesibar, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pesibar.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan keuangan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar anggaran yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa APBD harus berputar di tengah masyarakat dan tidak tertahan dalam bentuk simpanan di perbankan.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran.
Selain itu, rakor tersebut juga membahas sejumlah poin strategis, di antaranya percepatan realisasi belanja APBD, evaluasi kesenjangan antara realisasi pendapatan dan belanja, serta optimalisasi belanja modal agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan efisiensi anggaran pada pos belanja yang tidak bersifat prioritas, meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan ketepatan dan akurasi pelaporan keuangan, termasuk kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP).
Melalui keikutsertaan dalam rakor virtual ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.(**)
Posting Komentar